Papua Democratic Institute (PD-Institute) mengadakan audiensi dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada Kamis, 7 Maret 2024, bertempat di Kantor INFID. Tim PD-Institute yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Elvira Rumkabu, Septer Manufandu, Apriani Anastasia, Petrus Farneubun, dan Marudut Hasugian. Dari pihak INFID, pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman.
Audiensi ini berfokus pada tata kelola lembaga, strategi advokasi, serta produk riset yang dihasilkan oleh INFID. Sebagai sebuah think tank berbasis bukti (evidence-based), INFID mengutamakan pendekatan yang berbasis data dan bukan sentimen, sehingga seluruh hasil riset dan advokasi dapat dipertanggungjawabkan. Target utama INFID adalah para pengambil kebijakan, dengan tujuan untuk memastikan kebijakan yang dibuat berpihak pada masyarakat.
INFID telah lama melakukan riset dan advokasi dengan berbagai pendekatan sistematis, termasuk penerapan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengelolaan program dan riset. SOP ini mencakup jenjang dan posisi para peneliti, metodologi penelitian, etika penelitian, proses pre-review, serta strategi advokasi kepada pemerintah dan publik. Produk yang dihasilkan oleh INFID meliputi laporan riset, jurnal, policy brief, serta berbagai publikasi lainnya. INFID juga secara aktif melakukan diseminasi hasil riset sesuai dengan kebutuhan dan momentum yang ada. Salah satu bentuk diseminasi utama mereka adalah Festival HAM yang diadakan setiap tahun dan menghadirkan para pakar serta mitra INFID. Selain itu, INFID juga melakukan audiensi terbatas dengan pemerintah lokal, dialog publik, serta publikasi dalam bentuk press release.
Dalam pertemuan ini, INFID memberikan beberapa masukan penting kepada PD-Institute untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan strateginya dalam riset serta advokasi di Papua. Pertama, INFID menyoroti kekuatan utama PD-Institute, yaitu keberadaan local experts yang memiliki pemahaman mendalam tentang Papua. Hal ini menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk riset dan advokasi yang lebih efektif. Kedua, PD-Institute perlu menentukan kekhasan atau ciri khasnya (signature) agar lebih dikenal dan memiliki posisi yang kuat dalam bidang riset dan advokasi. Ketiga, penting bagi PD-Institute untuk mengembangkan capacity building bagi para penelitinya guna meningkatkan kualitas riset dan advokasi yang dilakukan.
Keempat, PD-Institute disarankan untuk secara rutin menerbitkan laporan publik, misalnya laporan tahunan, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di hadapan publik. Kelima, membangun jejaring peneliti dinilai penting untuk memperkuat branding dan kolaborasi dalam kerja riset ke depan. Keenam, INFID juga menekankan pentingnya audit keuangan sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan akuntabel bagi sebuah lembaga think tank. Terakhir, INFID mengingatkan bahwa regenerasi peneliti merupakan aspek yang krusial dalam keberlanjutan lembaga riset, sehingga PD-Institute perlu merancang strategi untuk menarik serta membina peneliti muda yang kompeten.
Masukan-masukan ini menjadi bahan pertimbangan bagi PD-Institute dalam memperkuat perannya sebagai lembaga riset dan advokasi berbasis bukti di Papua. Dengan membangun tata kelola yang lebih sistematis dan memperkuat jejaring serta kapasitas peneliti, PD-Institute diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam menyuarakan isu-isu penting bagi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan di Papua.