Buku PD-Institute
Setiap pembahasan yang bermakna mengenai ruang-waktu sipil (civic spacetime) di Papua perlu melihat melampaui batas-batas administratifnya. Hal ini penting karena sejumlah alasan.
Pertama, gambaran atau konstruksi yang dibangun bersama oleh para aktor dan/atau organisasi masyarakat sipil lokal (CSA/CSO) ketika berbicara tentang Papua mencakup wilayah dan masyarakat yang berada di seluruh kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Hindia Belanda, Irian Jaya, dan Papua Barat. Undang-undang pemekaran wilayah pada tahun 2003 dan 2022 mungkin telah mengubah Provinsi Papua secara administratif menjadi wilayah yang jauh lebih kecil. Namun, pandangan bahwa Papua mencakup lebih dari sekadar batas-batas provinsinya tetap kuat. Berulang kali, CSA/CSO menggunakan istilah “Tanah Papua” untuk menegaskan bahwa yang mereka bicarakan bukan hanya Provinsi Papua.
Kedua, meskipun sering disebut sebagai sesuatu yang bersifat “lokal”, hampir setiap aspek ruang-waktu sipil di Papua berada dalam lingkup kepentingan ekonomi-politik nasional, regional, dan global. Tata kelola pemerintahan, keamanan, pembangunan, dan pelayanan publik di Papua sejak dahulu lebih banyak dibentuk oleh pemerintah, korporasi, kekuatan militer, dan/atau organisasi yang berada di luar Papua dibandingkan oleh CSA/CSO yang berada di dalam Papua.
Ketiga, kampanye dan advokasi mengenai isu Papua terkadang justru lebih hidup di luar Papua, bahkan di luar Indonesia. Karena itu, jika hanya berfokus pada kerja-kerja masyarakat sipil yang dilakukan di dalam Papua, analisis yang dihasilkan akan menjadi sangat terbatas.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, bagian berikut membahas ruang-waktu sipil di Papua melampaui batas-batas provinsinya, dengan memperhatikan keterkaitan global, regional, dan nasional yang berperan di dalamnya, sekaligus mencermati berbagai pusat atau lokasi tempat dinamika tersebut berlangsung.
Pembahasan ini menyoroti kekhasan penyempitan ruang-waktu sipil yang dialami oleh CSA/CSO di Papua, yang berlangsung dalam situasi yang secara signifikan lebih penuh kekerasan dibandingkan dengan kondisi di wilayah Indonesia lainnya. Pembahasan ini juga menguraikan kerangka wacana rasis dan militeristik yang digunakan untuk mendisiplinkan cara berpikir dan emosi ketika masyarakat berhadapan dengan isu Papua.
Pada akhirnya, mereka yang ingin memahami ruang-waktu sipil di Papua secara bermakna perlu “melupakan” atau mengoreksi kembali cara-cara lama dalam memahami dan mengukurnya.
Ruang sipil di Indonesia Timur, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Papua, dibentuk oleh dinamika regional yang khas serta menghadapi beragam tantangan dan peluang. Berbeda dengan tren penyempitan ruang sipil yang lebih luas di Asia Tenggara akibat otoritarianisme, wilayah-wilayah ini menunjukkan pola yang beragam antara pembatasan dan adaptasi.
Di Papua, warisan konflik, represi, dan pengawasan negara secara serius menghambat perkembangan masyarakat sipil, terutama bagi kelompok-kelompok yang mengadvokasi demokrasi dan hak asasi manusia. Organisasi yang berfokus pada lingkungan dan layanan sosial memiliki ruang gerak yang sedikit lebih fleksibel, tetapi tetap beroperasi dalam situasi penuh ketakutan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang berorientasi pada keamanan. Meskipun Papua menarik pendanaan dalam jumlah besar karena kekayaan sumber daya alamnya, organisasi lokal sering kali tersisih dan kalah mendapatkan akses dibandingkan lembaga perantara yang lebih besar, sehingga struktur kekuasaan yang tidak setara terus berlanjut.
Sebaliknya, Maluku dan Maluku Utara menghadapi persoalan berupa kurangnya perhatian dari pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya keuangan, serta ketergantungan pada hibah berskala kecil dan dukungan pemerintah daerah. Berbagai keterbatasan tersebut menghambat perkembangan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan kemampuan mereka dalam menangani persoalan-persoalan struktural. Di ketiga wilayah tersebut, keterisolasian geografis, infrastruktur yang buruk, serta persyaratan donor yang kaku semakin memperberat tantangan. Kondisi ini membuat gerakan akar rumput kekurangan sumber daya dan kesulitan menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Aktivitas korporasi, termasuk industri pertambangan dan kelapa sawit, semakin mempersempit ruang sipil dengan memanfaatkan lemahnya tata kelola, memecah belah komunitas, serta membuat para aktivis menghadapi berbagai ancaman seperti intimidasi dan kekerasan. Ketiadaan bantuan hukum yang kuat dan mekanisme dukungan darurat semakin memperbesar risiko tersebut.
Meski menghadapi berbagai hambatan, CSO di Indonesia Timur menunjukkan ketangguhan dengan menggunakan beragam strategi. Gerakan yang dipimpin oleh anak muda, khususnya, mulai muncul sebagai salah satu penggerak penting dalam advokasi lingkungan, pelestarian budaya, bahkan keterlibatan politik. Mereka memanfaatkan perangkat dan ruang digital untuk memperluas upaya advokasi sekaligus menavigasi berbagai hambatan struktural.
Studi ini mengidentifikasi sejumlah kesenjangan penting dalam dukungan terhadap CSO, termasuk pendanaan yang terbatas dan tidak merata, bias sektoral yang lebih mengutamakan isu lingkungan dibandingkan demokrasi dan hak asasi manusia, serta lemahnya mekanisme pembangunan koalisi. Banyak CSO, terutama di Papua, menghadapi tantangan besar dalam kapasitas administratif akibat persyaratan donor yang tidak fleksibel dan minimnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, hambatan geografis dan logistik membatasi jangkauan organisasi kepada masyarakat yang kurang terlayani, sehingga melemahkan fondasi pemberdayaan masyarakat lokal. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan hubungan yang lebih setara antara donor dan CSO, penyederhanaan proses administratif, serta penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Perlindungan hukum dan dukungan yang lebih terarah bagi organisasi akar rumput menjadi hal yang penting untuk meningkatkan ketahanan dan dampak masyarakat sipil di seluruh Indonesia Timur.
Peni,
seorang anak kota yang terbiasa dengan ponsel dan kehidupan modern, datang ke
Kampung Sowek-sebuah kampung laut di Papua-dan merasa asing karena tidak ada
sinyal. Bersama dua anak lokal, Pilo dan Ichon, Ia mulai mengenal kehidupan
hingga belajar menyelam dan merasakan langsung keindahan bawah laut. Kehilangan
ponselnya menjadi titik balik yang menyadarkannya bahwa alam dan keselamatan
jauh lebih berharga. Namun, Ia juga menyaksikan ancaman seperti bom ikan yang merusak
laut. Melalui pengalaman itu, Peni belajar bahwa laut bukan untuk ditaklukan,
melainkan dijaga. Saat kembali ke kota, Ia membawa perubahan dalam dirinya-bahwa
sebagian hatinya kini tertinggal di laut sowek.
Buku
yang berjudul “Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru: Pembangunan Berkelanjutan
Berbasis Masyarakat Adat Byak di Kabupaten Supiori” merupakan produk dari riset
mendalam yang dilakukan oleh Tim Peneliti Papua Democratic Institute dari ragam
kapakaran dan lintas lembaga. Kampung Sowek dan Napisndi dipilih sebagai lokasi
riset karena keduanya merepresentasikan ekosistem kunci pesisir Supiori, mulai
dari terumbu karang, padang lamun, hingga mangrove. Dengan memfokuskan
penelitian di Sowek dan Napisndi, dinamika ekologis dan sosial dapat dipetakan
secara lebih komprehensif.
Buku
ini mendokumentasikan secara sistematis kebijakan dan perencanaan pembangunan
berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru versus pengelolaan sumber daya alam
oleh masyarakat adat yang telah beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk itu,
buku ini tidak saja menelusuri paradigma dan kebijakan formal terkait Ekonomi
Hijau dan Ekonomi Biru, tetapi juga menggali secara mendalam pengetahuan lokal,
nilai-nilai budaya, aktor-aktor penting dan praktik adat yang berkontribusi
terhadap tata kelola sumber daya alam berkelanjutan. Dalam upaya
mengintegrasikan dan menerjemahkan pengelolaan sumber daya alam berbasis
pengetahuan lokal kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, buku ini
merekomendasikan berbagai model pembangunan yang perlu dibangun diatas fondasi
ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Supiori.
Kabupaten
Supiori, sebuah mutiara tersembunyi, resmi dimekarkan pada tahun 2003 dari
Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten ini menempati posisi strategis di ujung utara
Provinsi Papua, Indonesia, menjadi titik sentral dalam upaya merumuskan cetak
biru masa depannya melalui implementasi konsep Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
Biodiversitas Supiori merupakan bagian integral dari sistem ekologi Papua,
salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia.
Pendekatan
pembangunan berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru di Kabupaten Supiori masih
menunjukan kesenjangan antara kerangka kebijakan pembangunan formal dan sistem
pengelolaan sumber daya alam berbasis pengetahuan masyarakat adat. Melalui
lensa strategis ekonomi hijau dan ekonomi biru, Supiori memiliki potensi besar
untuk bertransformasi menjadi model inspiratif bagi wilayah-wilayah lain, baik
di Indonesia maupun secara global.
Buku yang
berjudul “Mappi Berkelanjutan: Menata Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Alam
dan Adat” ditulis oleh tim peneliti dari Papua Democratic Institute
(PD-Institute), dengan ragam kapakaran dan lintas lembaga. Penelitian dilakukan
di Kabupaten Mappi dan hasil dari riset tersebut dipublikasi dalam bentuk buku.
Substansi
buku ini sangat kaya dan beragam. Pembahasan tidak saja fokus pada aspek
kebijakan, arah dan pandangan orang luar terhadap identitas dan budaya orang
Mappi, namun juga dari dalam masyarakat adat Mappi sendiri, bagaimana orang
Mappi melihat dirinya, pengetahuan dan praktik penghidupan sendiri, peran
perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung peningkatan
ekonomi keluarganya. Berdasarkan kekayaan ini, model pembangunan yang
ditawarkan dalam buku ini menekankan transformasi kebijakan dan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada pengetahuan masyarakat adat dalam mengelola
sumber daya alam secara berkelanjutan, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal
untuk mendukung konservasi dan ketahanan ekologis.
Penerapan
ekonomi hijau merupakan praktik pembangunan berkelanjutan dengan
mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Akan
tetapi, implementasi dilapangan masih terkesan satu arah atau top down sehingga
pengetahuan lokal masyarakat kurang mendapat tempat dalam kebijakan dan
perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam konteks Kabupaten Mappi,
paradigma ekonomi hijau perlu menyelarasakan perspektif pemerintah daerah dan
masyarakat adat sebagai dua aktor kunci.
Kabupaten
Mappi sendiri adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan
merupakan sebuah daerah Otonomi baru (DOB). Wilayah ini memiliki potensi sektor
primer, seperti sagu, hasil hutan bukan kayu (HHBK). Tawaran penerapan
ekonomi hijau diyakini menjadi solusi dan pendekatan strategis dalam
pengelolaan sumber daya alam, kebijakan dan perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan.
Buku Paradigma dan Praktik “Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Masyarakat Adat di Tanah Papua” merupakan kontribusi penting bagi diskursus pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Melalui pendekatan ilmiah yang kuat serta keberpihakan epistemik pada masyarakat adat, buku ini menegaskan bahwa pembangunan sejati hanya dapat dicapai jika masyarakat adat ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemilik pengetahuan.
Di tengah berkembangnya paradigma ekonomi hijau dan ekonomi biru di tingkat nasional, buku ini menawarkan kerangka analitis yang tajam untuk menjawab pertanyaan kunci: bagaimana kedua pendekatan ini dapat diterapkan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai konteks lokal Papua. Dengan memadukan data, analisis kritis, dan refleksi historis, buku ini menghadirkan dasar argumen yang kokoh tentang pentingnya keadilan ekologis, keadilan epistemik, serta penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Papua Democratic Institute (PD-Institute) atas karya ilmiah yang bernas dan berdampak ini. Buku ini bukan hanya referensi akademik, tetapi juga pedoman praktis bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil yang berkomitmen membangun Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.
Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum.
Rektor Universitas Papua
Kebutuhan akan informasi yang menganalisis secara komprehensif pembangunan di Tanah Papua masih sangat terbatas. Buku ini merupakan salah satu jawaban untuk memperkaya literatur yang mengkaji mengenai isu-isu terbaru pembangunan di Tanah Papua yang dilihat dari perspektif ekonomi, lingkungan, budaya, dan adat.
Cakupan
bahasan dalam buku ini lebih spesifik melihat bagaimana konsep green economy
dan blue economy dapat diterapkan dalam proses pembangunan di Tanah
Papua yang merujuk pada konsep sustainable development. Para penulis
juga memiliki keahlian yang mendalam dan secara empiris pernah terlibat
langsung di Tanah Papua dengan berbagai latar belakang yang dimiliki. Untuk
itu, menurut saya buku ini sangat bagus dan direkomendasikan bagi para
akademisi, pemerintah, lembaga peneliti, lembaga donor, dan LSM yang tertarik
serta ingin mengkaji isu-isu pembangunan di Tanah Papua.
Prof.Julius Ary Mollet, Ph.D.
GuruBesar Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
Melalui
kisah-kisah yang dinarasikan di buku ini, para penulis seolah ingin
menjentikkan kecamuk emosi para pembaca atas keterimpitan yang dialami
masyarakat adat Kampung Aiwat. Para penulis juga dengan lugas menggambarkan
kondisi di sana yang sering kali seakan tak punya daya. Namun, di bagian akhir
buku ini penulis juga mampu menghadirkan secercah pengharapan. Denyut
perjuangan itu ada meski dihantam situasi bertubi-tubi. Lebih jauh dari sekadar
memaparkan kondisi di wilayah pelosok Papua, penulis menunjukkan kedaruratan
intervensi pemangku kebijakan bagi masyarakat adat di Kampung Aiwat. (Litbang
Kompas/KIK).
Penulis
secara tegas memaparkan bahwa kondisi yang terjadi membutuhkan aksi nyata dari
para pemangku kebijakan, baik di level kampung, gereja, maupun pemerintahan
karena ketiga elemen inilah yang menjadi institusi fundamental bagi kehidupan
di Kampung Sowek.
Melalui
narasinya, penulis mampu menggambarkan kehidupan dan tantangan masyarakat Sowek
dengan kedalaman empati yang luar biasa. Analisis mendalam dalam publikasi ini
memberikan latar belakang kontekstual yang kaya, memperluas pandangan kita
tentang kerumitan realitas di pesisir utara Provinsi Papua ini. (Litbang
Kompas/KIK)
Buku
ini membahas kehidupan masyarakat Kendate dan pengelolaan sumber daya alam
mereka. Bab pertama menjelaskan identitas dan budaya orang Kendate, sementara
bab kedua fokus pada cara mereka mengelola alam. Bab ketiga mengulas peran
perempuan dalam pengelolaan alam, dan bab keempat melihat intervensi dari aktor
pembangunan seperti pemerintah dan LSM. Bab kelima membahas pandangan
masyarakat Kendate tentang keadilan dan keberlanjutan, sedangkan bab keenam
mengulas perubahan dalam pengelolaan alam dan kerentanannya. Bab terakhir
memberikan rekomendasi untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan
masyarakat.