Tim dari Papua Democratic Institute (PD-Institute) yang terdiri dari Elvira Rumkabu, Septer Manufandu, Apriani Anastasia, Petrus Farneubun dan Marudut Hasugian, mengadakan pertemuan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang diwakili oleh Dr. Alin, kepala grup penelitian ekonomi lingkungan (EERG), LPEM FEB UI pada Rabu 6 Maret 2024, dari pukul 13.30 hingga 15.00 di Universitas Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan PD-Institute, produk, serta advokasinya, sekaligus melakukan studi banding terkait kebijakan lingkungan dan ekonomi hijau.
Dalam pertemuan tersebut, PD-Institute menyampaikan visi, misi, serta berbagai program advokasi yang telah dijalankan. Beberapa program utama yang diperkenalkan meliputi kajian kebijakan berbasis bukti, pemberdayaan komunitas lokal, serta kampanye kesadaran lingkungan dan sosial. PD-Institute juga menyoroti peran penting mereka dalam mendukung kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Diskusi dengan FEB UI berfokus pada bagaimana PD-Institute dapat memperkuat kapasitas riset dan kebijakan berbasis bukti dalam isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan Papua. Salah satu poin penting yang dibahas adalah strategi penelitian kolaboratif serta metode diseminasi hasil riset yang efektif agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan lokal. Selain itu, PD-Institute juga berbagi pengalaman dalam membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, PD-Institute mendapatkan wawasan berharga tentang strategi penelitian, advokasi kebijakan berbasis bukti, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam institusi riset. Diskusi ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama lebih lanjut dalam memperkuat kajian dan advokasi yang berbasis data serta mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di Papua. Selain itu, PD-Institute berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik yang diperoleh dari pertemuan ini guna meningkatkan efektivitas kerja mereka dalam mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat Papua.