Jayapura, 17 Agustus 2024 – Papua Democratic Institute (PD-Institute) menggelar Workshop Desain Penelitian bertajuk Studi Masyarakat Adat, Penghidupan, dan Perubahan Iklim di Tanah Papua pada 15-17 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat serta merumuskan strategi ekonomi hijau dan biru yang berbasis kearifan lokal. Workshop ini dihadiri oleh para peneliti, akademisi, aktivis lingkungan, dan perwakilan pemerintah dari berbagai daerah di Papua. Beberapa peserta yang hadir antara lain Veronica Kusumariati (antropolog, Universitas Wisconsin-Madison, AS), Trinovi Anto Alatu (sosiolog, Universitas Nusantara), Agustina Silvani Molimus (ekonom pertanian, Universitas Papua), dan Elvira Rumkabu (Direktur PD-Institute). Selain itu, sejumlah pejabat pemerintah seperti perwakilan Bapeda Provinsi Papua dan Papua Selatan turut ambil bagian dalam diskusi ini.
Pada hari pertama workshop, Kepala Bidang Ekonomi Baperindah Provinsi Papua, Ibu Bintang, memaparkan arah kebijakan pembangunan yang menekankan ekonomi hijau dan biru berbasis kampung. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan serta peran Papua sebagai penyedia stok karbon dunia. Selain itu, isu deforestasi, mitigasi bencana alam, dan peran masyarakat adat dalam ekonomi lokal menjadi bagian utama diskusi. Sesi tanya jawab mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi Papua, termasuk bagaimana manfaat ekonomi dari konservasi hutan dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan agar tidak hanya menguntungkan pihak luar. Cliff Marlesi dari Local Management Area Indonesia (LMMA) menekankan pentingnya pengakuan hak masyarakat adat atas kawasan pesisir dan laut.
Panel diskusi selanjutnya dipimpin oleh tim riset Papua Democratic Institute, yang memperkenalkan penelitian mereka terkait ekonomi hijau dan biru. Riset ini berfokus pada dokumentasi praktik pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat serta mengembangkan model advokasi kebijakan berbasis data. Dua lokasi penelitian utama telah ditentukan: Kabupaten Supiori untuk studi ekonomi biru dan Kabupaten Mappi untuk kajian perubahan iklim dan ekonomi hijau. Supiori dipilih karena potensi kelautannya, sementara Mappi menjadi fokus karena masih relatif terlindungi dari ekspansi industri skala besar. “Praktik-praktik ekonomi hijau dan biru sejatinya sudah ada dalam kehidupan masyarakat adat Papua. Yang perlu kita lakukan adalah mendokumentasikan, mendukung, dan memastikan kebijakan yang ada berpihak pada masyarakat,” ujar Elvira Rumkabu.
Dalam diskusi lanjutan, Kepala Bapperida Provinsi Papua menyoroti pentingnya konsolidasi kelembagaan adat untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki peran aktif dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, selama ini masyarakat adat kurang dilibatkan dalam perencanaan kebijakan lingkungan dan ekonomi. Konsolidasi kelembagaan adat juga dianggap sebagai strategi utama dalam mempertahankan hak masyarakat atas tanah, hutan, dan laut mereka. Workshop ini merekomendasikan adanya mekanisme formal yang mengatur keterlibatan komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam, baik di tingkat desa maupun dalam kebijakan provinsi.
Workshop ini menghasilkan beberapa rekomendasi utama, di antaranya penguatan ekonomi hijau dan biru berbasis kampung dengan memperkuat komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, advokasi kebijakan yang berbasis penelitian untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat adat juga menjadi prioritas. Konsolidasi kelembagaan adat juga menjadi rekomendasi penting guna memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dengan berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, workshop ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun model pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat adat Papua. PD-Institute dan mitra-mitranya akan terus melakukan penelitian dan advokasi untuk mewujudkan ekonomi hijau dan biru yang berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan