Jayapura, 6 – 7 November 2025, Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi dengan PD Institute SKALA, JERAT dan UNICEF menyelenggarakan "Pra Musrenbang Tematik Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI)". Pra Musrenbang ini dimaksudkan untuk menyaring aspirasi kelompok rentan yang selanjutnya akan didorong dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dalam sambutanya, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen mengapresiasi inisiatif historis ini, sebagai langkah penting dalam menjamin partisipasi inklusif dalam perencanaan pembangunan.
Terdapat lima kelompok rentan yang berpartisipasi yaitu perempuan, disabilitas, anak, lansia dan masyarakat adat. Tujuannya agar aspirasi mereka terintegrasi dalam kebijakan pembangunan, selaras dengan visi gubernur dan Otonomi Khusus Papua sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021.
Kegiatan melibatkan perangkat daerah, kelompok rentan, dan tim fasilitator dari mitra pemerintah. Dasar hukumnya mencakup UU tentang perencanaan nasional, pemerintahan daerah, hak disabilitas, serta peraturan partisipasi masyarakat. Ini bertujuan mengatasi keterbatasan Musrenbang biasa yang kurang akomodatif, sehingga menciptakan ruang aman untuk usulan program prioritas.
Acara digelar selama dua hari, Kamis-Jumat, 6-7 November 2025 di Hotel Swiss-bel Jayapura. Peserta berdiskusi dalam kelompok sesuai kategori dan berkonsultasi publik untuk menghasilkan komitmen bersama dalam pengembangan akomodasi dan pengetahuan lebih baik bagi kelompok rentan, serta integrasi aspirasi ke RPJMD dan RKPD.
Menurut Septer Manufandu, Senior Manager SKALA, kegiatan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Provinsi Papua. “Harapannya, melalui pra-musrenbang, berbagai aspirasi dari masyarakat dan solusi yang ditawarkan dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan. Selama ini, bagian sini yang menjadi ruang kosong”, tegas Septer. Tidak hanya itu, aspirasi masyarakat juga akan dikawal bersama dengan memastikan keterlibatan para
Lewat pendekatan afirmatif ini, Papua diharapkan maju lebih adil dan sejahtera. Hasilnya termasuk usulan kegiatan berbasis pengalaman kelompok rentan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang mandiri dan bermartabat.
Terdapat lima kelompok rentan yang berpartisipasi yaitu perempuan, disabilitas, anak, lansia dan masyarakat adat. Tujuannya agar aspirasi mereka terintegrasi dalam kebijakan pembangunan, selaras dengan visi gubernur dan Otonomi Khusus Papua sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021.
Kegiatan melibatkan perangkat daerah, kelompok rentan, dan tim fasilitator dari mitra pemerintah. Dasar hukumnya mencakup UU tentang perencanaan nasional, pemerintahan daerah, hak disabilitas, serta peraturan partisipasi masyarakat. Ini bertujuan mengatasi keterbatasan Musrenbang biasa yang kurang akomodatif, sehingga menciptakan ruang aman untuk usulan program prioritas.
Acara digelar selama dua hari, Kamis-Jumat, 6-7 November 2025 di Hotel Swiss-bel Jayapura. Peserta berdiskusi dalam kelompok sesuai kategori dan berkonsultasi publik untuk menghasilkan komitmen bersama dalam pengembangan akomodasi dan pengetahuan lebih baik bagi kelompok rentan, serta integrasi aspirasi ke RPJMD dan RKPD.
Menurut Septer Manufandu, Senior Manager SKALA, kegiatan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Provinsi Papua. “Harapannya, melalui pra-musrenbang, berbagai aspirasi dari masyarakat dan solusi yang ditawarkan dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan. Selama ini, bagian sini yang menjadi ruang kosong”, tegas Septer. Tidak hanya itu, aspirasi masyarakat juga akan dikawal bersama dengan memastikan keterlibatan para
Lewat pendekatan afirmatif ini, Papua diharapkan maju lebih adil dan sejahtera. Hasilnya termasuk usulan kegiatan berbasis pengalaman kelompok rentan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang mandiri dan bermartabat.