Politik identitas berbasis agama, adat atau etnis memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik pemilih. Penentuan kepemimpinan nasional, daerah dan anggota legislatif seringkali didasarkan pada sentimen berbasis identitas tersebut. Fenomena mayoritas-minoritas menjadi trend dan sering dipakai sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Fenomena ini menjadi lumrah dan hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua tahun 2024 memperlihatkan dinamika politik baru dimana politik identitas digunakan secara terbuka untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Pada Pilkada sebelumya, isu identitas berbasis keagamaan hampir nyaris tidak terdengar, namun pilkada 2024 menjadi faktor dominan. Pilkada 2024 menghadirkan dua pasangan calon, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (BTM-YB, kemudian berganti menjadi BTM-Constant Karma/ BTM-CK) dan pasangan lawan Mathius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Jo).

Secara politik, kasus ini menarik karena distribusi dukungan partai pendukung yang sangat tidak berimbang. Dari total 18 partai yang ada di Provinsi Papua, Mari-Jo diusung oleh koalisi 15 partai politik, terdiri dari partai berbasis Islam dan sekuler-nasionalis (Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, Perindo, PAN, PKB, Gerindra, PSI, PPP, Buruh, Gelora, Hanura, Garuda, PBB), sedangkan pasangan BTM-YB/CK hanya diusing 1 partai sekuler-nasionalis yaitu PDIP. 2 partai netral secara administratif. Riset ini juga menarik karena terdapat fragmentasi pilihan politik pada institusi sosial seperti agama, adat dan paguyubun berbasis suku dan etnis non-Papua. Denominasi gereja-gereja mengambil sikap politik yang berbeda, begitu juga masyarakat atau dewan adat di Papua dan paguyuban berbasis etnis non-Papua.

          Riset ini mengajukan beberapa pertanyaan kunci: 1) Mengapa gereja, lembaga adat, paguyuban berbasis suku-etnis  memilih terlibat dan memberikan dukungan pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2024? 2) Dalam bentuk apa gereja, adat dan paguyuban memberikan dukungan dalam pemilihan Gubernur Papua? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya fragmentasi pilihan politik?