Masyarakat adat dalam kerangka model pembangunan ekonomi kerap dilihat sebagai objek yang harus diasimilasi dengan budaya modern yang dominan. Hal ini membuat mereka teralienasi dari cara hidup, pengetahuan dan praktik yang sudah lama dilakukan. Hal ini berlaku juga dalam diskursus dan implementasi hijau di Tanah Papua. 

          Agenda hijau yang dilakukan secara top down dari global, nasional hingga lokal/daerah, telah mengeksklusi pengetahuan masyarakat adat. Akan sangat sulit untuk mencapai trasnsformasi struktural tanpa mengkonfrontasi dan merekognisi ketidakadilan historis yang sedang dialami oleh masyarakat adat.  Tujuan utama dari riset ini adalah memperkuat posisi masyarakat adat, tidak sekedar dalam kerangka partisipasi yang prosedural memainkan peran utama dalam membentuk agenda hijau. Yang didorong juga antara lain indigenous-led governance models. Oleh karena itu, penelitian ini mengadvokasi struktur tata kelola adat untuk dilekatkan pada kerangka regulasi dan pembuatan keputusan. 

          Pemilihan Kabupaten Mappi sendiri menjadi lokus riset menjadi sangat penting. Pertama, Kabupaten Mappi terletak di provinsi Papua Selatan yang sekarang menjadi landscape utama dalam berbagai agenda ‘hijau’ oleh negara. Dinamika Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke tentu saja memiliki pengaruh pada situasi di Mappi. Sehingga penelitian ini juga mengelaborasi terkait dengan PSN maupun kegelisahan masyarakat adat terkait agenda tersebut. Kedua, masih cukup minim literatur yang membahas terkait Mappi. Padahal Mappi dengan kekayaan biodiversitasnya memiliki potensi besar dalam agenda hijau. Ketiga, meskipun minim dalam kajian literatur, namun masyarakat adat di Mappi telah terhubung dengan pasar global sejak tahun 1970an dengan adanya pasar untuk komoditas karet. Tulisan dalam buku ini juga akan membahas tentang bagaimana Mappi sudah ada dalam rantai pasar global hingga sekarang, khususnya dengan produksi Gaharu. Keempat, keanekragaman hayati Mappi yang tinggi berkontribusi penting bagi agenda hijau di Papua, nasional dan secara global. Itu sebabnya, perlu ada model ekonomi hijau berbasis adat yang diformulasikan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan di level daerah maupun nasional. Kelima, terdapat ragam praktik ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berbasis budaya yang masih minim diteliti.