Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi kemunduran  demokrasi yang semakin nyata. Proses ini ditandai oleh penyempitan  ruang sipil, melemahnya prinsip negara hukum, serta penggunaan instrumen dan prosedur  demokrasi secara formal untuk mengonsolidasikan kekuasaan politik elit. Dalam praktiknya, demokrasi kian terlepas dari substansi partisipasi bermakna, akuntabilitas publik, dan perlindungan hak-hak warga negara.

          Namun, pembacaan atas kemunduran demokrasi di Indonesia masih cenderung berfokus pada wilayah Barat, khususnya Jakarta, yang kerap dijadikan barometer utama. Padahal, dampak kemunduran demokrasi tidak terjadi secara merata. Tanah Papua merupakan salah satu wilayah yang paling merasakan konsekuensi tersebut, karena persoalan demokrasi, hak asasi manusia, dan ketidakadilan struktural telah lama saling bertaut dan diperparah oleh sejarah kekerasan, marginalisasi politik, serta eksploitasi sumber daya alam.

          Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tingginya kerentanan terhadap pelanggaran HAM. Pembela HAM, jurnalis, aktivis lingkungan, tokoh adat, serta organisasi masyarakat sipil lokal kerap menghadapi kriminalisasi, intimidasi, dan stigmatisasi. Dalam konteks ini, ruang sipil di Papua tidak hanya menyempit, tetapi juga menjadi ruang yang berisiko bagi mereka yang berupaya mempertahankan hak, martabat, dan kebenaran.

          Sebagai lembaga think tank yang berbasis di Papua, Papua Democratic Institute (PD Institute) memandang perlunya intervensi yang cepat, kontekstual, dan berbasis gerakan masyarakat sipil untuk merespons dinamika tersebut.  Riset ini bertujuan memetakan kembali kekuatan gerakan masyarakat sipil, isu-isu yang diperjuangkan, tingkat dan bentuk intervensi, serta lanskap dan infrastruktur advokasi termasuk pendekatan dan strategi yang digunakan dalam merespons perubahan di tingkat subnasional. Analisis atas konteks dan dinamika ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan strategi advokasi masyarakat sipil yang lebih kontekstual dan komprehensif, sekaligus menjadi peta jalan dalam memperkuat daya tahan dan konsolidasi masyarakat sipil di Papua.